Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui usulan pemerintah untuk mengubah asumsi harga minyak (ICP) dalam APBN 2022 menjadi USD100 per barel. Perubahan ini membawa dampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi yang dibayar pemerintah.
"Perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi harga minyak (ICP) dalam APBN 2022. Banggar DPR RI menyetujui perubahan postur ICP sebesar USD100 per barel," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat di Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022.
Dengan perubahan harga minyak tadi, maka pendapatan negara diproyeksi meningkat Rp420,1 triliun dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Sementara belanja negara juga naik Rp392,3 triliun dari Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun.
Kenaikan belanja salah satunya digunakan untuk menambah alokasi subsidi yang meningkat Rp74,9 triliun terdiri dari Rp71,8 triliun untuk BBM dan elpiji serta Rp3,1 triliun untuk listrik. Pemerintah juga mengajukan tambahan kompensasi mencapai Rp216,1 triliun.
"Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuhnya kepada harga domestik (administered price), namun di sisi lain supply kebutuhan komoditas energi perlu dijaga, termasuk kesehatan keuangan badan usaha (Pertamina dan PLN)," ungkapnya.
Selain itu, Banggar DPR juga menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk penebalan perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp18,6 triliun. Penambahan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga barang konsumsi maupun inflasi.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp47,2 triliun seiring membaiknya ekspor dan harga komoditas. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12 triliun.
Ia menambahkan, perubahan pendapatan dan belanja negara berdampak langsung terhadap defisit APBN 2022, baik dari sisi nominal maupun persentase. Banggar DPR menyetujui defisit APBN 2022 menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5 persen terhadap PDB
"Penurunan defisit anggaran tersebut telah memperhitungkan biaya utang yang meningkat tajam akibat potensi inflasi dan kenaikan suku bunga. Pembiayaan utang telah mempertimbangkan penurunan target SBN dan pemanfaatan SAL sebesar Rp50 triliun," pungkas dia.